Jasa Pengurusan Izin Usaha SIUJPT Penanaman Modal Asing BKPM

Urus Izin Usaha SIUJPT

Urus Izin Usaha SIUJPT Penanaman Modal Asing BKPM – Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi selanjutnya disingkat SIUJPT atau Forwarding ialah suatu izin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Perhubungan Kota atau Propinsi yang diberikan kepada perusahaan (badan usaha PT) untuk kegiatan usaha atau bisnis jasa pengurusan transportasi yang ada di Indonesia.

Dasar hukum tentang Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) ini adalah padaPeraturan Menteri Perhubungan No. 74, 78 dan 146 Tahun 2015 dan No. 130 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2017 (Peraturan Menteri Perhubungan terbaru syarat Penerbitan Izin SIUJPT).

Syarat Dokumen Urus Izin Usaha SIUJPT Penanaman Modal Asing BKPM Baru

Adapun syarat dokumen dalam hal Urus Izin Usaha SIUJPT Penanaman Modal Asing BKPM untuk Perusahaan Penanaman Modal (PMA) BKPM atau Join Venture (patungan) adalah sebagai berikut :

  1. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan maksud dan tujuan bidang usaha untuk Jasa Pengurusan Transportasi / Freight Forwarders.
  2. Fotocopy Pengesahan Badan Hukum dari MENKUMHAM Republik Indonesia.
  3. Mempunyai modal dasar minimum U$$ 4.000.000,- (Empat juta US Dollar Amerika) dan paling sedikit 25%  dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah dan diaudit oleh kantor akuntan publik.
  4. Mempunyai sertifikat kepemilikan atas gedung kantor sendiri atau bukti sewa gedung minimum 2 (dua) tahun.
  5. Foto copy NPWP dan Surat Keterangan terdaftar (SKT), yang sudah dilegalisir oleh Instansi Pajak atau dicocokkan dengan yang Aslinya. Klasifikasi lapangan Usaha Khusus untuk JPT (Jasa Pengurusan Transportasi).
  6. Memiliki Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  7. Fotocopy KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara) penanggung jawab perusahaan atau direktur utama (jika WNA).
  8. Memiliki IMTA dari Kementerian Tenaga Kerja RI.
  9. Memiliki Tenaga Ahli WNI, Minimum DIII di bidang Pelayaran / Maritim / Penerbangan / Transportasi / IATA Diploma / FIATA Diploma, S1 Logistik Sertifikat Ahli Kepabeanan/Kepelabuhan (Alternative atau Komulative) dengan melampirkan dokumen Tenaga Ahli yaitu : Copy KTP, NPWP pribadi, Ijasah yang sudah dilegalisir oleh Univervitas penerbit, Daftar Riwayat Hidup dan Pasphoto Tenaga Ahli.
  10. Fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku minimal 3 bulan ketika pengajuan berkas.
  11. Mempunyai dan menguasai kendaraan operasional roda 4 (empat) yang dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau bukti sewa kendaraan yang sah.
  12. Mempunyai sistem perangkat keras danlunak serta sistem informasi dan komunikasi yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi transportasi laut, darat, dan udara atau perkereta apian sesuai dengan perkembangan teknologi.
  13. Foto kantor serta papan nama kantor.
  14. Posisi kantor di Google Map.

Untuk Perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing), BKPM Ataupun Usaha Joint Venture (Patungan)

  1. Salinan SIUJPT kantor Pusat.
  2. Rekomendasi keperluan pembukaan kantor cabang dari penyelenggara pelabuhan atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya.
  3. Salinan Surat Domisili kantor cabang yang sudah dilegalisir.
  4. Surat Keputusan (SK) pengangkatan kantor cabang yang di tanda tangani oleh penanggung jawab perusahaan.
  5. Copy Identitas KTP/KITAS Kepala Kantor Cabang.
  6. Foto Kantor Cabang.

Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) Evaluasi 

  1. Fotocopy Akta Pendirian perusahaan dan Perubahanya (Jika pernah melakukan perubahan anggaran, sususan direksi).
  2. Fotocopy Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  3. Fotocopy SIUJPT.
  4. Fotocopy Surat Perubahan SIUJPT (Jika Sebelumya pernah melakukan perubahan).
  5. Fotocopy NPWP dan Surat Keterangan terdaftar (SKT), yang sudah dilegalisir oleh Instansi Pajak atau dicocokkan dengan yang Aslinya. Klasifikasi lapangan Usaha Khusus untuk JPT (Jasa Pengurusan Transportasi).
  6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau KITAS Penanggung Jawab Perusahaan (Direktur Utama).
  7. Fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku (Masa Berlaku minimal 2 bulan ketika pengajuan berkas).
  8. Asli Laporan Kegiatan perusahaan (disertai tandatangan Penanggung Jawab dan Stempel Perusahaan).
  9. Foto kantor serta papan nama kantor.
  10. Posisi kantor di Google Map.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WhatsApp WhatsApp us