Jasa Pengurusan Izin Usaha Tetap (IUT) PMA / BKPM

Urus Izin Usaha IUT PMA BKPM

Urus Izin Usaha IUT PMA / BKPM adalah surat izin tetap yang diperlukan oleh para pengusaha. Sebab perusahaan harus memiliki Izin Usaha Tetap (IUT) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar jelas legalitasnya serta dapat dipertanggung jawabkan. Sebagai contoh jika perusahaan yang berbentuk PT memiliki IUT, maka PT tersebut akan dikatakan sebagai perusahaan yang legal.

Apabila Anda ingin mempunyai IUT BKPM akan tetapi tidak ingin merugi, maka dari itu pilihlah biro jasa yang dapat mengurus ITU dengan profesional dan baik. Alangkah baiknya ditanyakan terlebih dahulu bahwa biro tersebut sangat paham dengan IUT dengan baik. Sebab apabila dari biro jasa pembuatan IUT tidak paham , maka Anda akan mengalami kerugian dari hal tersebut.

Kerugian yang akan Anda dapatkan adalah Anda akan mengeluarkan biaya yang mahal untuk membayar jasa pembuatan IUT dan masih banyak kerugian lain yang bisa Anda alami. Dan ada cara untuk memilih biro jasa yang tidak akan merugikan pembuatan IUT untuk perusahaan Anda, maka pilihlah biro jasa yang memiliki berkredibilitas baik.

Syarat Dokumen Yang Di Perlukan Dalam Urus Izin Usaha IUT / PMA / BKPM

  1. Fotocopy Akte notaris termasuk seluruh perubahaannya berikut pengesahaan kementerian Hukum dan Ham
  2. Fotocopy Domisili perusahaaan.
  3. Fotocopy NPWP Perusahaan.
  4. Fotocopy Pendaftaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Izin Prinsip PMA BKPM.
  5. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan.
  6. Fotocopy KTP/Passport Penanggung Jawab Perusahaan.
  7. Fotocopy hak atas tanah atau atau bukti perjanjian sewa menyewa atau bukti pemilikan tanah.
  8. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  9. Fotocopy Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO).
  10. Fotocopy Surat Pernyataan PMDN atau SP PMA / Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip.
  11. Foto copy Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Dokumen paya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya tidak wajib AMDAL.
  12. Surat kuasa yang berwenang, jika tanda tangan permohonan bukan dari direksi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WhatsApp WhatsApp us