Jasa Pengurusan Izin TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

urus izin TDP

Urus Izin TDP (Tanda Daftar Perusahaan) – TDP singkatan dari Tanda Daftar Perusahaan yang merupakan catatan resmi yang dibuat berdasarkan dari ketentuan undang – undang ataupun peraturan pelaksanaannya, serta memuat beberapa hal yang harus didaftarkan oleh para perusahaan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Semua perusahaan harus mempunyai TDP (Tanda Daftar Perusahaan) baik itu berbentuk koperasi, perorangan, badan hukum dan lain- lain.

Dan semua perusahaan yang berbentuk Perwakilan Perusahaan, Agen Perusahaan, Anak Perusahaan, Kantor Pembantu, Kantor Cabang, Kantor Tunggal, Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perorangan, Bentuk Usaha Lainnya (BUL) juga termasuk Perusahaan Asing dan status kantor pusat yang menjalankan usahanya serta berkedudukan diwilayah Indonesia harus didaftarkan dalam daftar perusahaan.

Dasar Hukum Urus Izin TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

  • Peraturan Mentri Perdagangan No. 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang perubahan kedua PERMENDAG Republik Indonesia NOMOR : 37/M-DAG/PER/9/2007.
  • Peraturan Mentri Perdagangan No. 116/M-DAG/PER/12/2015 tentang perubahan PERMENDAG Republik Indonesia NOMOR : NOMOR : 37/M-DAG/PER/9/2007.
  • Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NOMOR : 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Pelengaraan Pendaftaran Perusahaan.
  • UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Jenis TDP Yang Diurus Dalam Urus Izin TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

  1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kantor Cabang Perusahaan.
  2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Pergantian Bidang Usaha.
  3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Pindah Alamat atau Mutasi.
  4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perubahan Ganti Direktur.
  5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perpanjangan atau Daftar Ulang.
  6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Penerbitan Baru.

Persyaratan Dokumen Dalam Urus Izin TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

  1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Direktur.
  2. Fotocopy Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (jika ada).
  3. Fotocopy SK Kehakiman dan Perubahannya (jika ada).
  4. Fotocopy Domisili Perusahaan yang masih berlaku.
  5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan lembar Surat Keterangan Terdaftar (SKT) perusahaan.
  6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perusahaan atau izin usaha lainnya (IUT BKPM, SIUPAL, IUI, SIUJPT, SIUJK).
  7. Pendaftaran BKPM/SP PMA dan Izin Usaha Tetap (IUT) khusus untuk PMA.
  8. TDP asli untuk perubahaan apabila ada perpanjangan, mutasi alamat dan perubahaan.
  9. Fotocopy sertifikat kantor atau bukti kepemilikan kantor (jika hak milik) dan surat perjanjian sewa (jika sewa).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WhatsApp WhatsApp us