jasa pembuatan NIB

Jasa Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha)

Jasa Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) – NIB memiliki fungsi mengurus izin usaha tanpa kita harus membawa berkas persyaratan yang begitu banyak seperti sebelumnya. Untuk pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha), cukup menyiapkan beberapa berkas yang akan dibutuhkan saja.

Untuk persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) belum diketahui secara lengkap oleh semua orang yang ingin membuat Nomor Induk Berusaha (NIB), karena dari pada itu hingga saat ini sistem online single submission yang sudah di gagas oleh pemerintah masih dalam tahap penyelesaian.

Oleh sebab itu, untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai pengurusan perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB), Anda bisa menghubungi kami konsultanlegalitas.com di  kontak yang sudah tertera pada menu Hubungi Kami. Kami akan siap membantu Anda dalam mendapatkan informasi yang Anda inginkan.

Syarat Jasa Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha)

  1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari komisaris dan dewan direksi jika Warga Negara Indonesia atau passport dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika Warga Negara Asing.
  2. Bukti kepemilikan kantor (Surat perjanjian sewa / SHM).
  3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) jika ada.
  4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) jika ada.
  5. Surat keterangan domisili perusahaan.
  6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan SKT pajak perusahaan.
  7. Akte Notaris dan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perubahan jika ada.
  8. Akte Notaris dan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pendirian.

Demikianlah informasi yang sangat sederhana mengenai pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha). Semoga informasi kami tentang Jasa Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang kamisajikan ini bisa bermanfaat dan dapat membantu Anda.

Urus Surat Keterangan Domisili Usaha SKDU

Jasa Pengurusan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)

Urus Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) merupakan surat yang menjelaskan tentang domisili badan usaha, dalam hal ini usaha sekalah kecil dan menengah (UKM). Usaha Kecil Menengah (UKM) ialah suatu istilah yang mengacu kepada pada jenis bidang usaha kecil yang mempunyai kekayaan bersih dengan maksimal Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan ini tidak termasuk bangunan tempat usaha dan tanah. Dan yang bisa dikatakan golongan usaha skala kecil dengan bidang usaha mayoritas adalah kegiatan usaha kecil dan membutuhkan perlindungan untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Untuk tanda bukti domisili Usaha Kecil Menengah (UKM), SKDU juga sangat dibutuhkan untuk pengurusan berbagai syarat perizinan. Agar Usaha Kecil Menengah (UKM) yang Anda miliki bisa memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) serta Nomor Pengenal Wajib Pajak (NPWP) Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) harus Anda sertakan pengurus-pengurusnya. Lain dari pada itu, Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) juga diperlukan untuk pembuatan Produksi Pangan Industri Rumah (PIRT), pengajuan sertifikasi SNI, label halal MUI, serta surat lainnya yang berhubungan dengan usaha Anda. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) bisa dibuat di kantor kelurahan tempat Usaha Kecil Menengah (UKM) berada.

Persyaratan Dokumen Untuk Urus Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)

Apabila Kantor Milik Sendiri (Ruko / Gedung)

  1. Kantor berlokasi diarea perkantoran (khusus wilayah DKI Jakarta).
  2. Fotocopy KTP direktur utama atau penanggung jawab.
  3. Fotocopy NPWP pribadi direktur atau penanggung jawab.
  4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan serta perubahan terakhir.
  5. Fotocopy bukti kepemilikan bangunan atau kantor antara lain : Fotocopy sertifikat atau AJB, IMB, PBB dan Bukti pelunasan PBB tahun terakhir.
  6. Surat pengantar RT/RW (tergantung wilayah).
  7. Surat pernyataan persetujuan dari tetanga depan, belakang, kanan, kiri (khusus untuk usaha bengkel dan usaha yang ada kemungkinan mengganggu tetangga).
  8. Lampiran domisili ASLI (untuk domisili perpanjang).
  9. Dokumen lainnya jika diperlukan.

Apabila Kantor Kontrak Atau Sewa Di Ruko Atau Gedung

  1. Kantor berlokasi diarea perkantoran (khusus wilayah DKI Jakarta).
  2. Fotocopy KTP direktur utama atau penanggung jawab.
  3. Fotocopy NPWP pribadi direktur atau penanggung jawab.
  4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan serta perubahan terakhir.
  5. Surat keterangan dari pengelola gedung apabila kantor berada didalam area gedung perkantoran dan melampirkan bukti kepemilikan seperti fotocopy sertifikat, IMB, PBB terakhir dari pemilik gedung.
  6. Fotocopy surat perjanjian sewa menyewa.
  7. Lampiran domisili ASLI (untuk domisili perpanjang).
  8. Dokumen lainnya jika diperlukan.
Urus Izin Usaha SIUJPT

Jasa Pengurusan Izin Usaha SIUJPT Penanaman Modal Asing BKPM

Urus Izin Usaha SIUJPT Penanaman Modal Asing BKPM – Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi selanjutnya disingkat SIUJPT atau Forwarding ialah suatu izin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Perhubungan Kota atau Propinsi yang diberikan kepada perusahaan (badan usaha PT) untuk kegiatan usaha atau bisnis jasa pengurusan transportasi yang ada di Indonesia.

Dasar hukum tentang Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) ini adalah padaPeraturan Menteri Perhubungan No. 74, 78 dan 146 Tahun 2015 dan No. 130 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2017 (Peraturan Menteri Perhubungan terbaru syarat Penerbitan Izin SIUJPT).

Syarat Dokumen Urus Izin Usaha SIUJPT Penanaman Modal Asing BKPM Baru

Adapun syarat dokumen dalam hal Urus Izin Usaha SIUJPT Penanaman Modal Asing BKPM untuk Perusahaan Penanaman Modal (PMA) BKPM atau Join Venture (patungan) adalah sebagai berikut :

  1. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan maksud dan tujuan bidang usaha untuk Jasa Pengurusan Transportasi / Freight Forwarders.
  2. Fotocopy Pengesahan Badan Hukum dari MENKUMHAM Republik Indonesia.
  3. Mempunyai modal dasar minimum U$$ 4.000.000,- (Empat juta US Dollar Amerika) dan paling sedikit 25%  dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah dan diaudit oleh kantor akuntan publik.
  4. Mempunyai sertifikat kepemilikan atas gedung kantor sendiri atau bukti sewa gedung minimum 2 (dua) tahun.
  5. Foto copy NPWP dan Surat Keterangan terdaftar (SKT), yang sudah dilegalisir oleh Instansi Pajak atau dicocokkan dengan yang Aslinya. Klasifikasi lapangan Usaha Khusus untuk JPT (Jasa Pengurusan Transportasi).
  6. Memiliki Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  7. Fotocopy KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara) penanggung jawab perusahaan atau direktur utama (jika WNA).
  8. Memiliki IMTA dari Kementerian Tenaga Kerja RI.
  9. Memiliki Tenaga Ahli WNI, Minimum DIII di bidang Pelayaran / Maritim / Penerbangan / Transportasi / IATA Diploma / FIATA Diploma, S1 Logistik Sertifikat Ahli Kepabeanan/Kepelabuhan (Alternative atau Komulative) dengan melampirkan dokumen Tenaga Ahli yaitu : Copy KTP, NPWP pribadi, Ijasah yang sudah dilegalisir oleh Univervitas penerbit, Daftar Riwayat Hidup dan Pasphoto Tenaga Ahli.
  10. Fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku minimal 3 bulan ketika pengajuan berkas.
  11. Mempunyai dan menguasai kendaraan operasional roda 4 (empat) yang dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau bukti sewa kendaraan yang sah.
  12. Mempunyai sistem perangkat keras danlunak serta sistem informasi dan komunikasi yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi transportasi laut, darat, dan udara atau perkereta apian sesuai dengan perkembangan teknologi.
  13. Foto kantor serta papan nama kantor.
  14. Posisi kantor di Google Map.

Untuk Perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing), BKPM Ataupun Usaha Joint Venture (Patungan)

  1. Salinan SIUJPT kantor Pusat.
  2. Rekomendasi keperluan pembukaan kantor cabang dari penyelenggara pelabuhan atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya.
  3. Salinan Surat Domisili kantor cabang yang sudah dilegalisir.
  4. Surat Keputusan (SK) pengangkatan kantor cabang yang di tanda tangani oleh penanggung jawab perusahaan.
  5. Copy Identitas KTP/KITAS Kepala Kantor Cabang.
  6. Foto Kantor Cabang.

Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) Evaluasi 

  1. Fotocopy Akta Pendirian perusahaan dan Perubahanya (Jika pernah melakukan perubahan anggaran, sususan direksi).
  2. Fotocopy Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  3. Fotocopy SIUJPT.
  4. Fotocopy Surat Perubahan SIUJPT (Jika Sebelumya pernah melakukan perubahan).
  5. Fotocopy NPWP dan Surat Keterangan terdaftar (SKT), yang sudah dilegalisir oleh Instansi Pajak atau dicocokkan dengan yang Aslinya. Klasifikasi lapangan Usaha Khusus untuk JPT (Jasa Pengurusan Transportasi).
  6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau KITAS Penanggung Jawab Perusahaan (Direktur Utama).
  7. Fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku (Masa Berlaku minimal 2 bulan ketika pengajuan berkas).
  8. Asli Laporan Kegiatan perusahaan (disertai tandatangan Penanggung Jawab dan Stempel Perusahaan).
  9. Foto kantor serta papan nama kantor.
  10. Posisi kantor di Google Map.
Urus Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi

Jasa Pengurusan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) PT LOKAL / PMDN

Urus Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) PT LOKAL / PMDN – Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi atau yang sering disingkat SIUJPT merupakan bentuk pengesahan dari pemerintah provinsi sebagai landasan dari sebuah perusahaan yang melakukan semua usahanya dan ditunjukan untuk mewakili kepentingan dari pemilik barang yakni dengan cara mengurus semua kegiatan penerimaan dan pengiriman barang baik itu melalui transportasi laut, darat dan udara.

Persyaratan Dokumen Urus Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) PT LOKAL / PMDN

  1. Fotocopy Akta Pendirian perusahaan, Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan maksud dan tujuan bidang usaha untuk Jasa Pengurusan Transportasi / Freight Forwarders.
  2. Fotocopy Pengesahan Badan Hukum dari MENKUMHAM Republik Indonesia.
  3. Mempunyai modal dasar minimum Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan paling sedikit 25 persen (atau sebesar tiga ratus juta rupiah) dari modal dasar harus ditempatkan serta disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah.
  4. Mempunyai bukti sewa gedung paling sedikit 2 (dua) tahun atau sertifikat kepemilikan gedung kantor sendiri.
  5. Fotocopy NPWP dan Surat Keterangan terdaftar (SKT), yang sudah dilegalisir oleh Instansi Pajak atau dicocokkan dengan yang Aslinya. Klasifikasi lapangan untuk usaha khususnya untuk Jasa Pengurusan Transportasi (JPT).
  6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) penanggung jawab perusahaan (direktur utama).
  7. Memiliki Tenaga Ahli WNI, Minimum DIII di bidang Pelayaran / Maritim / Penerbangan / Transportasi / IATA Diploma / FIATA Diploma, S1 Logistik Sertifikat Ahli Kepabeanan/Kepelabuhan (Alternative atau Komulative) dengan melampirkan semuadokumen Tenaga Ahli yaitu : fotocopy NPWP pribadi, KTP, Ijasah yang sudah dilegalisir oleh Univervitas penerbit, Daftar Riwayat Hidup dan Pasphoto Tenaga Ahli.
  8. Fotocopy Surat Keterangan Domsili yang masih berlaku (Masa Berlaku minimal 3 bulan ketika pengajuan berkas).
  9. Mempunyai dan menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau bukti sewa kendaraan yang sah.
  10. Mempunyai sistem perangkat keras dan lunak serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat, laur, udara atau perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi.
  11. Foto kantor serta papan nama kantor.
  12. Letak Kantor di Google Map.
urus izin siup

Jasa Pengurusan Izin SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Urus Izin SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) – Menurut Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Dasar No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwasannya perdagangan merupakan sebuah tatanan kegiatan yang berhubungan dengan transaksi jasa atau barang di dalam negeri serta melampaui batas wilayah negara bertujuan untuk pengalihan hak atas jasa atau barang untuk memperoleh kompensasi atau imbalan.

Pada ketentuan didalam Pasal 1 butir 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 telah disebutkan bahwasannya SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) merupakan sebuah surat izin untuk bisa melaksanakan kegiatan bisnis atau usaha perdagangan.

Untuk seluruh perusahaan juga harus mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (tercatat dalam Pasal 2 Ayat 1 Permendag No. 46 Tahun 2009), akan tetapi dikecualikan kepada suatu perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis atau usaha diluar sektor kantor cabang atau kantor perwakilan, perdagangan, serta perusahaan perdagangan mikro dengan memiliki kriteria sebagai berikut :

  1. Usaha persekutuan atau perorangan.
  2. Kegiatan usaha dikelola, diurus, ataupun dijalankan oleh pemiliknya atau anggota kerabat terdekat.
  3. Mempunyai kekayaan bersin sebanyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan ini tidak termasuk tanah serta bangunan (menurut Pasal 4 Ayat 1 Permendag No. 46 Tahun 2009).

Dasar Hukum Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

  1. Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
  2. Permendag No. 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
  3. Permendag No. 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
  4. Permendag Nomor. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
  5. Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Yang Diurus Dalam Urus Izin SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

  1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kantor Cabang Perusahaan.
  2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perubahan Pindah Alamat atau Mutasi.
  3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perubahan Peningkatan Modal.
  4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perubahan Ganti Direktur.
  5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Penerbitan Baru.

Apabila informasi ini masih kurang dipahami, segera hubungi kami di nomor kontak yang sudah tertera di menu Hubungi Kami. Dan kami dari team konsultanlegalitas.com dapat membantu Anda dalam Urus Izin SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) agar dapat mempermudah Anda untuk menjalani usaha perdagangan yang berada di Indonesia. Kami akan memberikan pelayanan Urus Izin SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dengan ramah dan profesional. Segera hubungi kami di nomor kontak yang sudah tertera untuk jasa Urus Izin SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).

urus izin TDP

Jasa Pengurusan Izin TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Urus Izin TDP (Tanda Daftar Perusahaan) – TDP singkatan dari Tanda Daftar Perusahaan yang merupakan catatan resmi yang dibuat berdasarkan dari ketentuan undang – undang ataupun peraturan pelaksanaannya, serta memuat beberapa hal yang harus didaftarkan oleh para perusahaan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Semua perusahaan harus mempunyai TDP (Tanda Daftar Perusahaan) baik itu berbentuk koperasi, perorangan, badan hukum dan lain- lain.

Dan semua perusahaan yang berbentuk Perwakilan Perusahaan, Agen Perusahaan, Anak Perusahaan, Kantor Pembantu, Kantor Cabang, Kantor Tunggal, Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perorangan, Bentuk Usaha Lainnya (BUL) juga termasuk Perusahaan Asing dan status kantor pusat yang menjalankan usahanya serta berkedudukan diwilayah Indonesia harus didaftarkan dalam daftar perusahaan.

Dasar Hukum Urus Izin TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

  • Peraturan Mentri Perdagangan No. 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang perubahan kedua PERMENDAG Republik Indonesia NOMOR : 37/M-DAG/PER/9/2007.
  • Peraturan Mentri Perdagangan No. 116/M-DAG/PER/12/2015 tentang perubahan PERMENDAG Republik Indonesia NOMOR : NOMOR : 37/M-DAG/PER/9/2007.
  • Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NOMOR : 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Pelengaraan Pendaftaran Perusahaan.
  • UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Jenis TDP Yang Diurus Dalam Urus Izin TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

  1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kantor Cabang Perusahaan.
  2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Pergantian Bidang Usaha.
  3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Pindah Alamat atau Mutasi.
  4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perubahan Ganti Direktur.
  5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perpanjangan atau Daftar Ulang.
  6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Penerbitan Baru.

Persyaratan Dokumen Dalam Urus Izin TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

  1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Direktur.
  2. Fotocopy Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (jika ada).
  3. Fotocopy SK Kehakiman dan Perubahannya (jika ada).
  4. Fotocopy Domisili Perusahaan yang masih berlaku.
  5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan lembar Surat Keterangan Terdaftar (SKT) perusahaan.
  6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perusahaan atau izin usaha lainnya (IUT BKPM, SIUPAL, IUI, SIUJPT, SIUJK).
  7. Pendaftaran BKPM/SP PMA dan Izin Usaha Tetap (IUT) khusus untuk PMA.
  8. TDP asli untuk perubahaan apabila ada perpanjangan, mutasi alamat dan perubahaan.
  9. Fotocopy sertifikat kantor atau bukti kepemilikan kantor (jika hak milik) dan surat perjanjian sewa (jika sewa).
Syarat Penyesuaian API-U

Jasa Pengurusan Dokumen Penyesuaian API-U/P PERMENDAG 70 Tahun 2015

Syarat Penyesuaian API-U/P PERMENDAG 70 Tahun 2015 – Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Angka Pengenal Importir, dengan di informasikan bahwa :

  1. Sesuai dengan Pasal 37 peraturan tersebut menyatakan bahwa : “API-U dan API-P yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah kesekian kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012, dinyatakan tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat tanggal 30 Juni 2016” .
  2. API merupakan persyaratan untuk mendapatkan NIK sebagai importir. Dengan demikian, apabila API dinyatakan tidak berlaku, maka kegiatan impor yang dilakukan oleh pengguna jasa tidak dapat dilayani.
  3. Oleh karena itu, kami menghimbau kembali kepada para Importir agar segera melakukan perubahan API-U dan API-P sesuai dengan ketentuan terbaru yang diikuti dengan Perubahan Data Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) pada Aplikasi Registrasi Kepabeanan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-10/BC/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan.
  4. Berkaitan dengan butir-butir di atas, terlampir kami sampaikan peraturan dimaksud dan tata cara perubahan data NIK untuk dapat dipahami dan dilaksanakan pada kesempatan pertama mengingat batas waktu penyesuaian API sesuai Permendag 70/2015 akan segera berakhir.

Syarat Penyesuaian API-U/P PERMENDAG 70 Tahun 2015

  1. Fotocopy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).
  2. Fotocopy TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
  3. Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) perusahaan.
  4. Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) direktur atau penanggung jawab perusahaan.
  5. ASLI Referensi Bank Devisa Untuk API-U/P.
  6. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau paspor direksi.
  7. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang dilegalisir atau asli.
  8. Fotocopy Akte Notaris Pendirian Perusahaan termasuk semua perubahannya (jika ada).
  9. Fotocopy SK Pengesahaan Menkumham dan perubahannya (jika ada).
  10. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang merah masing-masing pengurus atau direksi perushaaan.
  11. Surat Kuasa dari direksi jika penanda tanganan dokumen impor tidak dilakukan direksi.
  12. Fotocopy bukti kepemilikan tempat usaha (fotocopy sertifikat atauSurat Perjanjian Sewa).
  13. Untuk API-U atau API-P perubahan atau perpanjangan melampirkan API asli terdahulu.
Urus Izin Angka Pengenal Importir

Jasa Pengurusan Izin Angka Pengenal Importir (API-U/P) PT Lokal

Urus Izin Angka Pengenal Importir (API-U/P) PT Lokal – API atau singkatan dari Angka Pengenalan Importir merupakan tanda pengenal untuk importir. Sedangkan Importir ialah seseorang atau badan usaha yang telah berbentuk suatu badan hukum ataupun bukan berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan import barang.

Semua jenis barang yang bisa diimpor tercantum pada sebuah sistem klasifikasi barang yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Perdagangan dengan Nomor. 27/M-Dag/per/5/2012 mengenai Angka Pengenal Importir (API). Jika Anda ingin membuat sebuah API maka berikut ada beberapa berkas serta prosedur yang harus dilakukan.

Importir
Merupakan perseoranagn atau suatu badan hukum yang melakukan kegiatan memasukan barang ke dalam area pabean.

Eksportir 
Merupakan perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

Persyaratan Urus Izin Angka Pengenal Importir (API-U/P) PT Lokal

  1. Photocopy KTP direktur.
  2. Photocopy NPWP pribadi direktur.
  3. Photocopy Akta Notaris Pendirian dan semua perubahannya (jika ada).
  4. Photocopy SK Pengesahan Kehakiman dan Perubahannya (jika ada).
  5. Photocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) yang masih berlaku.
  6. Photocopy Kartu dan SKT NPWP Perusahaan.
  7. Photocopy SPPKP (Surat Persetujuan Pengusaha Kena Pajak) jika ada.
  8. Photocopy SIUP Perusahaan.
  9. Photocopy Izin Usaha Industri (IUI) khusus untuk API-P.
  10. Photocopy TDP Perusahaan.
  11. Apabila ada yang tanda tangan selain direktur utama dikartu API, wajib melapirkan copy KTP, NPWP Pribadi.
  12. Pasphoto (Latar belakang merah)  direktur atauPenandatangan API ukuran 3×4 = 3 Lembar.
  13. Asli Refrensi Bank Divisa (Surat Keterangan Rekening Bank) Khusus untuk API-U.
  14. Jika API U/P perubahaan wajib melampirkan API-U/P asli yang lama.
  15. Foto kantor dan berwarna (tampak papan nama perusahaan, tampak depan dan dalam ruang kerja).
  16. Saat Pengajuan permohonan semua dokumen ASLI wajib dilampirkan (Jika diperlukan).
  17. Tanda bukti kepemilikan tempat usaha ( Copy Sertifikat Milik atau Surat Perjanjian Sewa jika kantor sewa).

Itulah tadi penjelasan tentang Urus Izin Angka Pengenal Importir (API-U/P) PT Lokal. Jika informasi ini kurang dipahami, Anda dapat menghubungi kami dikontak yang sudah tertera di menu Hubungi Kami.

Urus Izin Kepabeanan Bea Cukai – Nomor Induk Kepabeanan

Jasa Pengurusan Izin Kepabeanan Bea Cukai – Nomor Induk Kepabeanan (NIK)

Urus Izin Kepabeanan Bea Cukai – Nomor Induk Kepabeanan (NIK) – Registrasi Kepabeanan ialah suatu kegiatan pendaftaran yang dilakukan pengguna jasa kepabeanan ke Dirjen Bea dan Cukai bertujuan untuk mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan atau NIK.

Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)
Sedangkan Nomor Identitas Kepabeanan atau NIK ialah nomor identitas yang memiliki sifat pribadi yang diberikan oleh Dirjen Bea dan Cukai kepada para penggunan jasa yang sudah melakukan pendaftaran untuk mengakses ataupun berhubungan dengan kepabeanan yang menggunakan manual maupun secara teknologi informasi.

Importir
Merupakan perseoranagn atau suatu badan hukum yang melakukan kegiatan memasukan barang ke dalam area pabean.

Eksportir 
Merupakan perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

Siapa saja yang wajib melakukan Registrasi Kepabeanan? Yang wajib melakukan kegiatan resgistrasi kepabeanan ialah semua para pengguna jasa kepabeanan itu sendiri, seperti :

  • Importir.
  • Eksportir.
  • PPJK.
  • Pengangkut.

Jenis permohonan Registrasi Kepabeanan itu antara lain berupa :

  • Registrasi Baru (bagi yang belum memiliki NIK).
  • Perubahan Data Registrasi (bagi yang telah memiliki NIK).

Persyaratan Urus Izin Kepabeanan Bea Cukai – Nomor Induk Kepabeanan (NIK)

  1. Photocopy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahaan kehakiman (SK Kehakiman).
  2. Photocopy Semua Akte Perubahan dan termasuk pengesahaan kehakiman (SK Kehakiman) jika ada.
  3. Photocopy Domisili Perusahaan yg masih berlaku.
  4. Photocopy Warna Kartu NPWP Perusahaan dan Lembar SKT (Surat Keterangan Terdaftar)
  5. Photocopy Warna SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) jika ada.
  6. Photocopy Warna SIUP PT Lokal atau Pendaftaran BKPM/Izin Prinsip/IUT Perusahaan PMA.
  7. Photocopy Warna TDP Perusahaan.
  8. Photocopy API-U/P Warna (Angka Pengenal Importir) – Bolak Balik.
  9. Suatu jenis barang yang akan di Export atau di Import.
  10. Photocopy NIK Beacukai lama atau SRP Lama (Apabila Perubahan).
  11. Photocopy Warna KTP dan NPWP Direksi (Pengurus Perusahaan yg ada di Akte Terakhir) direktur dan komisaris.
  12. Photocopy Warna KTP dan NPWP Kuasa Direksi (Penanda Tangan API).
  13. Photocopy Refrensi Bank atau Rekening Giro satu bulan terakhir.

Itulah tadi penjelasan tentang Urus Izin Kepabeanan Bea Cukai – Nomor Induk Kepabeanan (NIK). Jika informasi ini kurang dipahami, Anda dapat menghubungi kami dikontak yang sudah tertera dimenu Hubungi Kami.

Urus Pendirian Usaha Dagang

Jasa Pengurusan Pendirian Usaha Dagang (UD/PD)

Urus Pendirian Usaha Dagang (UD/PD) – UD singkatan dari Usaha Dagang ialah salah satu bentuk usaha yang pekerjaan utamanya ialah membeli barang – barang serta menjualnya lagi dan memiliki tujuan mendapatkan keuntungan tanpa adanya merubah kondisi barang yang dijual. Untung dari barang yang dijual didapat dengan cara memperhitungkan biaya operasional dan distribusi.

Pada prinsipnya, untuk setiap pendirian badan usaha ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yang juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pendiri. Perusahaan perseorangan yang Anda maksudkan di sini kami asumsikan adalah bentuk usaha yang umumnya disebut sebagai Usaha Dagang (UD). UD merupakan salah satu dari bentuk badan usaha yang dimiliki hanya satu orang saja. Berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT) yang syaratnya adalah minimal dua orang pemegang saham.

Dokumen Yang Di Urus Dalam Urus Pendirian Usaha Dagang (UD/PD)

  1. Domisili tempat usaha.
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
  4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Syaratan Dalam Urus Pendirian Usaha Dagang (UD/PD)

  1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) penanggung jawab.
  3. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau surat pernyataan sewa.
  4. Foto berwarna ukuran 3×4 sebanyak 4 lembar.
  5. Surat pengantar dari RT dan RW.

Beberapa Keuntungan Dari Memiliki Usaha Dagang (UD/PD)

  1. Mudah dijalankan maksudanya adalah pemilik usaha adalah individual maka segala apapaun yang berada pada usaha dagang dikendalikan langsung oleh tangan pemilik.
  2. Memiliki kekuasaan. Kelebihan dari memiliki Usaha Dagang (UD) sendiri ialah hasil dari sipemilik UD maka keuntungan yang didapat dari UD langsung masuk ke tangan si pemilik UD.
  3. Dari segi perizinan usaha, UD tidak perlu banyak perizinan usaha, hanya memiliki 4 tahp yang akan djelaskan pada bagian syarat mendirikan usaha dagang yang tertera di bagian bawah.

Akan tetapi selain memiliki keuntungan, Usaha Dagang (UD) juga mempunyai keterbatasan meskipun memiliki kemudahan, dimiliki sendiri, serta kekuasaan pada bagian dalamnya. Namun segala kebutuhannya yang terkait dengan keuangan ditanggung seutuhnya oleh si pemilik termasuk juga dengan menjadikan harta pribadinya sebagai jaminan dalam hutang – hutang perusahaan.

WhatsApp WhatsApp us